Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.
Pengumuman Rekrutmen Pegawai Non PNS Biro HSIK LKPP 2017
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Unit Kerja Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP Tahun Anggaran 2017, kami membuka Rekrutmen Tenaga Non PNS untuk posisi sebagai berikut :
Verifikasi dan Helpdesk LPSE LKPP (1 orang)
Dengan kualifikasi sebagai berikut :
- Pria/Wanita;
- Usia Maks 30 Tahun (per 30 Juni 2017);
- Pendidikan minimal Sarjana (S1) semua jurusan, lebih diutamakan pada bidang Sistem Informasi atau Hukum;
- Wajib memiliki KTP dan NPWP;
- Terampil menggunakan Ms Office;
- Memahami dan mampu menggunakan teknologi informasi;
- Mampu berkomunikasi dengan baik dan mempunyai kemampuan untuk belajar;
- Mampu berkerja mandiri maupun team;
- Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi;
- Memiliki keinginan untuk mengembangkan diri;
- Tidak pernah terlibat narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.
- Sanggup mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan LKPP.
Uraian Ringkas Pekerjaan :
- Pelayanan pendaftaran Pengguna LPSE LKPP;
- Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
- Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna LPSE LKPP;
- Mendukung kegiatan kerja Bagian Sistem Informasi dalam proses pelayanan Teknologi Informasi LKPP;
- Membantu pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) LKPP sesuai dengan bidang pekerjaan;
- Membantu pelaksanaan Standarisasi LPSE LKPP;
- Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
- Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE LKPP;
- Memberikan output berupa laporan kegiatan Verifikasi LPSE LKPP.
Tata cara penyampaian :
- Surat Lamaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP dengan menyebutkan nominal gaji yang diharapkan, serta dilengkapi dengan CV, Pas Poto (4x6 berwarna), Ijazah dan Transkrip Nilai serta Sertifikat yang relevan;
- Berkas lamaran disampaikan melalui email ke ppses.3@lkpp.go.id dengan mencantumkan nama posisi pada subjek email paling lambat tanggal 15 Agustus 2017;
- Hanya bagi peserta yang dinyatakan memenuhi syarat yang akan dihubungi lebih lanjut untuk masuk ke tahap seleksi berikutnya paling lambat tanggal 18 Agustus 2017.
from Informasi Lowongan Kerja BUMN/Bank/CPNS/Perusahaan Multinasional 2017 http://ift.tt/2veJXWH
via IFTTT
Dan berikut Informasi Lowongan yang Tersedia di Perusahaan ini yang dapat Anda akses secara mudah dan gratis!
